Organisasi sosial Wawasan Hukum Nusantara mengecam keras operasi penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini yang menargetkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Imanuel Ebenezer, pada 20 Agustus 2025. Mereka memandang insiden ini sebagai hal yang memalukan dan merusak reputasi negara.
Kapten Arqam Bakri, Ketua Wawasan Hukum Nusantara, menekankan bahwa posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan membutuhkan individu yang profesional, berpengalaman luas, dan memiliki prinsip etika yang kuat.
Ia menggarisbawahi pentingnya Kementerian Ketenagakerjaan dan mendesak Presiden Prabowo untuk lebih berhati-hati dalam memilih wakil menteri. Arqam mengusulkan penciptaan peluang bagi para pemimpin muda yang cakap dengan pengalaman organisasi dan integritas yang terbukti untuk mendorong kemajuan di sektor ketenagakerjaan Indonesia.
Sebagai langkah proaktif, Wawasan Hukum Nusantara telah memulai petisi terbuka di change.org, berjudul “Seruan untuk Penggantian Wakil Menteri Ketenagakerjaan.”
Petisi ini menyerukan pemerintah untuk mempercepat pengangkatan tokoh yang lebih sesuai dan kredibel untuk peran penting pemerintahan ini.
Dalam pernyataan resminya, organisasi tersebut menyoroti bahwa Wakil Menteri Ketenagakerjaan memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan yang secara signifikan berdampak pada jutaan pekerja Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri.
Lebih lanjut, mereka menarik perhatian pada beberapa isu ketenagakerjaan mendesak yang terus menghantui sektor ini, termasuk kasus eksploitasi pekerja anak, pelanggaran hak-hak pekerja yang meluas, dan kondisi kerja yang berbahaya.
Arqam menegaskan kembali bahwa Wakil Menteri yang akan datang haruslah seorang profesional berpengalaman dengan rekam jejak keberhasilan yang terbukti, mampu mengatasi tantangan global yang kompleks, dan sangat berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan mata pencaharian pekerja Indonesia.